Kapal Sedikit, Truk Antri Di Pelabuhan Merak

 

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Utama Merak mengaku antrean ribuan truk yang sampai memenuhi jalan tol karena minimnya jumlah kapal Roll On - Roll Off (roro) yang beroperasi.

"Jumlah kapal yang beroperasi fluktuatif, antara 21 sampai 26 dan antrean kali ini dikarenakan jumlah kapal yang ada sedikit," kata Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, La Mane, Jumat (8/7).

Ia menjelaskan keberadaan kapal roro yang masuk lintasan Merak-Bakauheni, kondisinya banyak yang istirahat. "Sekarang saja ada 11 kapal yang perawatan, sedangkan "docking" atau dalam perbaikan berjumlah empat kapal," katanya.

Dengan kondisi yang ada atas armada kapal roro, menurut La Mane, antrean truk tidak bisa dihindari lagi, karena jumlah kendaraan yang datang melonjak, menyusul libur sekolah dan memasuki bulan Ramadhan. "Minggu ini adalah minggu terakhir liburan sekolah, maka banyak kendaraan pribadi maupun truk yang akan menyeberang ke Sumatra," ujarnya.

 

 

Hiburan Di Cilegon Menargetkan 1 Miliard Dari Pajak

Pemerintah Kota Cilegon, Banten akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor hiburan seperti karaoke yang saat ini mulai menjamur dengan target Rp1 miliar per tahun.

"Kami akan targetkan pajak hiburan sebesar Rp1 miliar, diharapkan penerimaan pajak dari karaoke tersebut setiap tahun bertambah besar," kata Kepala Bidang (Kabid) Pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon Bagus Nurtajaya, Jumat (8/7).

Menurutnya, penerapan pajak hiburan tersebut akan diberlakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan tempat hiburan  selesai direvisi dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Cilegon.

"Kalau Perda penyelenggaraan hiburan sudah ditetapkan, baru kita bisa tarik pajaknya. Saat ini juga DPPKD sedang menggodok mengenai pajak hiburan ini," ujarnya.

Sementara itu, DPPKD Kota Cilegon pada tahun ini menargetkan penerimaan pajak dari sektor hiburan mencapai Rp1 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 941 juta. "Perda Hiburan yang saat ini tengah direvisi dan dibahas oleh eksekutif, nantinya akan meningkatkan   realisasi pajak dari sektor hiburan," katanya.

Saat ini katanya, pajak penyelenggaraan hiburan  baru mencapai Rp507 juta atau 50,7 persen, dan pajak hiburan di Kota Cilegon yang ada saat ini meliputi, bioskop, billiard, pagelaran musik atau konser, pameran, sirkus, pertandingan olahraga, dan ketangkasan. Sementara realisasi pajak hiburan Bioskop hingga Juni, baru mencapai Rp280 juta dari target keseluruhan Rp826 juta. 

"Diharapkan nantinya dengan adanya revisi Perda Penyelenggaraan Hiburan yang didalamnya terdapat tempat karaoke, PAD Kota Cilegon akan  terus bertambah," ujarnya.

Pemberantasan Buta Huruf di Tulungagung Terganjal Dana Belum Turun

Angka penyandang buta huruf di Kabupaten Tulungagung. Jawa Timur yang mencapai 50 ribu orang akibat tidak kunjung turunnya dana pengentasan buta huruf dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang Triyono, Jumat (8/7).

"Pemprov Jatim sebenarnya sudah mengalokasikan dana untuk program pemberantasan buta huruf sebesar Rp1,175 miliar, tapi Kabupaten Tulungagung sampai saat ini belum tersentuh dana tersebut," ujarnya.

Hambatan pencairan dana tersebut, menurut Bambang, karena pihak pemprov masih mengacu pada data buta huruf yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing kabupaten. Kebijakan tersebut dinilai ironis karena dinas pendidikan justru belum mendapatkan data tersebut dari BPS.

"Aturannya memang dana tersebut hanya bisa dicairkan jika kami mengajukan berdasar data dari BPS. Itu yang jadi masalah karena selama ini kami belum mendapatkan data tersebut," ujarnya.

Meskipun begitu,  Bambang berjanji untuk secepatnya berkoordinasi dengan BPS. Hal itu dimaksudkan agar bisa secepatnya mengajukan dana pemberantasan buta huruf ke pemerintah provinsi.

Ia berharap, akhir Juli 2011 ini data tersebut sudah mereka peroleh sehingga pengajuan dana untuk pelaksanaan program pengentasan buta huruf bisa segera dilakukan. "Secepatnya kami berkoordinasi dengan BPS yang mempunyai data buta huruf Kabupaten Tulungagung dan segera mencairkan dana itu," tegasnya.